DIALOG PENYULUHAN SOSIAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI
Minggu, 22 Desember 2019
Dialog melalui Media Elektronik Televisi ini akan ditayangkan di ADTV temanya adalah Kesetiakawanan Sosial Nasional. Yogyakarta menjadi lahirnya kesetiakawanan sosial. Kementerian Sosial berinisiatif membuat lambang Pekerjaan Sosial dan Kode Etik atau sikap Sosiawan pada 20 Desember 1949 tepat satu tahun bersatunya seluruh masyarakat dalam mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan negara yaitu 20 Desember 1948 sehari setelah tentara kolonial belanda menyerbu dan menduduki ibu kota Negara Yogyakarta. Maka tanggal tersebut dijadikan Hari Sosial atau Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Satu kondisi sebagai lahirnya kesetiakawanan sosial tetapi dikabarkan dalam media bahwa “ Jogja Masuk 10 daerah tidak toleran”.
Hal ini akan ditanggapi oleh tiga narasumber yang telah hadir. Narasumber kegiatan adalah
- Kepala Dinas Sosial DIY, Drs. Untung Sukaryadi, MM
- Ketua Komisi D DPRD Bp. H Kuswanto
- Kepala badan Diklat DIY Dr. Kuncoro Cahyo Aji
Kepala Dinas Sosial DIY menyampaikan bahwa Tema besar HKSN 2019 adalah Kesetiakawanan Sosial Menembus Batas artinya peringatan hanya secara seremonial sedangkan implementasi dari kesetiakawanan sosial adalah perjuangan yang harus selalu diingat, ada nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Menanggapi Yogyakarta sebagai kota yang tidak toleran itu karena Yogyakarta adalah kota wisata, kota pendidikan dan kota budaya, hal ini berdampak pada masyarakat yang heterogen. Menurutnya bisa saja bahwa tindakan yang dinilai tidak toleran itu bisa dilakukan oleh masyarakat luar Jogja. Untuk itu perlu dikembangkan nilai kesetiakawanan sosial di Yogyakarta. Kesetiakawanan sosial mengapa digabungkan dengan kegiatan gelar budaya karena sosial lahir dari adanya budaya, Dinas Sosial berupaya mengembangkan Jogja berhati nyaman. Tepis in Toleransi dengan adaptasi dan toleransi.
Sedangkan menurut Ketua Komisi D DPRD DIY, sesuai dengan roh awal kesetiakawan sosial yang merangkul seluruh masyarakat untuk mengatasi masalah negara paska kemerdekaan saat itu, sampai saat inipun pemerintah perlu menggandeng dan bersinergi dengan masyarakat. DPRD selalu turun langsung ke seluruh lapisan masyarakat untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.
Kepala Badan Diklat DIY menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan di Universitas Sanata Dharma, hasil toleransi pada ASN masih rendah. Sehingga telah diselenggarakannya Diklat internalisasi keistimewaan dan aksara jawa dalam kehidupan. Penulisan aksara jawa tidak hanya bermakna artefak saja tetapi ASN juga harus dapat memaknai secara filosofi kepemimpinan dalam huruf jawa.
DPRD saat ini telah melakukan sosialisasi / himbauan untuk penggunaan aksara jawa di seluruh lapisan masyarakat. Waktu yang akan datang penulisan aksara jawa akan masuk dalam kurikulum wajib di sekolah dan ASN di DIY wajib untuk dapat menulis aksara jawa.
Bangga penggunaan aksara Jawa memiliki kaitan erat dengan HKSN. HKSN milik nasional yang didalamnya mengamanatkan untuk membangun harmonisasi bermasyarakat sehingga harus berbagi ada toleransi berbagi rasa, ruang yang bermuara berbagi tanggung jawab dalam bahasa jawa Sithik Edhing. Bangga dengan penggunaan aksara secara kata ataupun filsafat perlu dilakukan dengan suatu gerakan . Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa (Gerbangpraja), hal ini perlu menjadi kegiatan yang membumi untuk membentuk generasi modern yang njawani, modern dan religius. Akhir dialog, Kepala Dinas Sosial DIY “ Harmonisasi diciptakan oleh masyakat Jogja yang heterogen, berbeda-beda asalkan tertata rapi akan berjalan dengan baik, layaknya berbagai alat musik yang dialunkan secara bersama disitulah letak keindahannya sebuah suara.”
Tentang penulis
