SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI

Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ)

  1. Apa yang dapat diketahui dari Laman Cek Bansos Kementerian Sosial RI?

Kementerian Sosial RI telah menyediakan laman penerima bansos melalui tautan: cekbansos.kemensos.go.id. . Sebagai informasi laman tersebut menampilkan nama seluruh penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosal RI di lingkup desa/kelurahan sesuai pengaturan alamat dan nama yang diketikkan. Tujuannya agar masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri apakah namanya masuk sebagai calon penerima bantuan sosial atau tidak. Selain itu juga dapat mememberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui nama penerima bantuan di sekitarnya, sehingga dapat turut menjalankan fungsi pengawasan akan ketepatan sasaran bantuan di lingkungannya. Jadi pastikan mengetikkan nama lengkap sesuai KTP untuk memastikan data yang keluar adalah data yang dimaksud.

Apabila nama lengkap dan usia yang keluar sama persis lebih dari satu, atau merasa bukan penerima tapi nama muncul di laman cek bansos, Saudara bisa mencari informasi langsung di wilayah yang saudara cari untuk memastikan siapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimaksud, karena sangat dimungkinkan nama yang mirip namun bukan yang dimaksud.

Bagaimana setelah dipastikan nama dan usia sesuai tetapi tidak/belum menerima bansos? Setelah dipastikan bahwa nama yang tertera adalah nama saudara namun merasa tidak/belum menerima bansos saudara dapat secara berjenjang menghubungi Pendamping Bansos, Pengurus RT/RW atau Desa/Kelurahan setempat terlebih dahulu untuk klarifikasi informasi tersebut. Jika saudara belum menemukan informasi yang dimaksud saudara dapat melakukan pengecekan langsung melalui bagian Pelayanan atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai KTP saudara.

2. Dimana Saya dapat mengetahui informasi mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)? dan bagaimana cara Mengusulkan diri jika belum masuk (DTKS)?

Kementerian Sosial RI telah menyediakan laman website khusus mengenai DTKS saudara dapat mengunjunginya melalui tautan berikut https://dtks.kemsos.go.id/.

Sedangkan pengusulan masuk DTKS dapat melalui Pemerintah Desa / Kelurahan secara bertahap dan akan diproses sesuai prosedur dan aturan yang ada, Untuk lebih jelas Alur Pendaftaran DTKS dapat Klik Disini

3. Apakah data DTKS tidak pernah diupdate sehingga tidak tepat sasaran?

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diupdate secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah kelurahan, serta dilakukan pengecekan rumah tangga dilapangan sesuai aturan. Hasil update data dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sebagai DTKS. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. DTKS di update secara berkala, untuk lebih jelasnya alur Update Data atau Verval DTKS dapat klik disini.

4. Bagaimana melaporkan penerima PKH atau KKS tidak tepat sasaran?

PKH dan KKS diberikan kapada mereka yang namanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perangkingan tingkat kesejahteraan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Data tersebut diupdate secara rutin. Selain melalui update, keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi sangat di harapkan, diantaranya bila saudara menemukan penerima program yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial saudara dapat melapor melalui Pendamping bansos, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau langsung ke Dinas Sosial dengan menyertakan bukti-bukti, nama serta alamat yang jelas untuk dicek / ditindak lanjuti. Dengan demikian seperti harapan saudara dan kita semua, bantuan sosial akan sampai pada mereka yg sungguh membutuhkan.

5. Bagaimana Cara Mendaftar PKH dan Siapakah sebenarnya keluarga yang dapat masuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?

Untuk Cara Pendaftaran PKH saudara dapat Klik disini

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin/DTKS, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

   1. Ibu hamil/menyusui

   2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

   3. Anak SD/MI atau sederajat;

   4. Anak SMP/MTs atau sederajat;

   5. Anak SMA/MA atau sederajat;

   6. Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

 7. Lanjut usia yang tinggal dalam keluarga mulai dari usia 70 tahun; dan

   8. Penyandang disabilitas berat.

Jika tidak memiliki salah satu komponen diatas, walaupun masuk dalam keluarga miskin dan/ rentan, tidak bisa menjadi peserta PKH. untuk informasi lebih lengkap dapat melihat ke
https://pkh-jogjaistimewa.com/