WORKSHOP DTKS : PENTINGNYA PERBAIKAN NIK UNTUK AKURASI DTKS
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang sering disebut DTKS merupakan data yang digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program perlindungan sosial. DTKS membantu dalam perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.
Begitu pentingnya DTKS terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini dimana tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi sehingga sangat memerlukan program-program perlindungan sosial, untuk itu Dinas Sosial DIY mengadakan Work Shop DTKS. Tujuan kegiatan ini adalah menambah wawasan para pemangku kepentingan dalam strategi memverifikasi dan validasi DTKS, serta mengurai pemasalahan yang ada terkait DTKS semuanya demi kepetingan masyarakat.
Workshop DTKS diadakan di Aula Timur Dinas Sosial DIY pada Hari Senin, 22 Maret 2021 dihadiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, Bappeda Kabupaten Kota, Disdukcapil Kabupaten Kota dan seluruh Balai di lingkungan Dinas Sosial DIY. Hadir pula sebagai Narasumber diantaranya Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulonprogo dan Bappeda DIY.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, sebagai salah satu Narasumber mengingatkan kembali pentingnya Nomor Induk Kependudukan yang benar dalam DTKS untuk ketepatan sasaran Penerima Manfaat, hal ini untuk menjamin kualitas data yang akurat serta dapat digunakan untuk melacak data ganda, meninggal, pindah alamat dan lain-lain.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulonprogo, Yohanes Iriyanto menambahkan Dinas Sosial harus mencermati kembali kriteria kemiskinan yang sudah tidak relevan dan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terlayani.
Pada kesempatan ini Bappeda DIY yang diwakili oleh Christina Erni mengungkapkan pentingnya berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di DIY salah satunya adalah data.
Diskusi pada workshop ini semakin menarik ketika membahas cara perolehan NIK bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur pengurusan administrasi kependudukan tersebut. Informasi penting yang disampaikan Disdukcapil Kulon Progo dimana saat ini Dinas Sosial dapat mengakses data NIK secara nasional yang dapat digunakan untuk membantu verifikasi dan validasi DTKS. Perlu adanya sinergi lintas lembaga untuk mengupayakan DTKS yang semakin akurat dan up to date demi perbaikan pelayanan masyarakat. (*)
Tentang penulis
