EVALUASI PELAKSANAAN MANUNGGAL RAHARJA TAHUN 2022 : PENTINGNYA PERBAIKAN DATA UNTUK OPTIMALKAN PENANGANAN KEMISKINAN DAERAH
Jum’at, 17 Maret 2023, Kepala Dinas Sosial DIY membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Manunggal Raharja Tahun 2022. Dilaksanakan di Ruang Aula Barat Lt.2 Dinas Sosial DIY, dalam kegiatan ini dihadirkan 2 Narasumber yaitu dari BPS Provinsi DIY dan Praktisi Kemiskinan dari Kampung Teknologi. Selain Dinas Sosial, diiundang pula dalam kegiatan ini Bappeda dari 5 Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah di DIY yang turut berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Diawali oleh laporan Sekretaris Dinas, Suyarno, S.Sos., M.A., pelaksanaan Manunggal Raharja Tahun 2022 dimulai dengan pengembangan aplikasi Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Daerah yang bertujuan untuk melengkapi DTKS dengan data-data indikator kesejahteraan agar dapat dilakukan perhitungan pemeringkatan. Kemudian dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan seperti Training of Trainter (TOT), Bimbingan Teknis, pembukaan Pendaftaran serta diakhiri dengan perhitungan Pemeringkatan Kesejahteraan DTKS Daerah Tahun 2022. Data yang berhasil terhimpun pada tahun 2022 sebanyak 492.746 jiwa atau 183.898 keluarga.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, S.H., M.Si. dalam sambutannya menyampaikan urgensi perbaikan data untuk ketepatan sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan. “Penggunaan DTKS sebagai data intervensi penanganan kemiskinan sudah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Sehingga walaupun muncul data P3KE, REGSOSEK, sepanjang undang-undangnya belum berubah, maka pemanfaatannya adalah untuk perbaikan DTKS.”
Dalam kesempatan tersebut hadir Narasumber dari BPS Provinsi DIY, Jafar Nawawi, S.Si., M.Si yang menyampaikan materi terkait variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan angka kemiskinan. “Angka kemiskinan dari SUSENAS bersifat makro berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target kewilayahan. Sementara untuk pengentasan kemiskinan dibutuhkan data mikro, yang diharapkan akan terjawab dengan data hasil REGSOSEK.” Lebih lanjut, Jafar juga menyampaikan bahwa pola makan masih menjadi variabel utama di samping variabel-variabel non makanan seperti perumahan, pendidikan tertinggi kepala keluarga, penerangan, sumber air minum, bahan bakar masak, kepemilikan aset dan pekerjaan kepala keluarga. Meskipund demikian, terdapat kecenderungan terkait kepemilikan motor dan handphone yang saat ini sudah tidak dapat begitu saja dijadikan indikator kesejahteraan seseorang.
Sedangkan Narasumber kedua bergabung secara virtual, adalah seorang Praktisi Kemiskinan dari Kampung Teknologi, Nazly Pudjihati Siregar, menyampaikan hasil olah data Pendaftaran DTKS Daerah Tahun 2022. “Substansi verifikasi dan validasi idealnya ada 2, yaitu secara administrasi dan substansi. Dan posisi Pemeringkatan Kesejahteraan dalam Manunggal Raharja berfungsi sebagai alat bantu verifikasi substansi kelayakan seseorang atau keluarga untuk mendapatkan intervensi pemerintah terkait penanganan kemiskinan.” Dalam paparannya Nazly juga menyampaikan pentingnya penggunaan sumber data lain sebagai bahan verifikasi, misal data kepemilikan aset.
Diskusi yang menarik sempat terjadi saat membahas peranan lintas intansi dalam penanggulangan kemiskinan. “Untuk dapat menuju angka kemiskinan 0% 2024 perlu kerja keras yang luar biasa, serta kolaborasi lintas sektor. Tidak bisa Sosial sendiri. Untuk itu mari kita optimalkan Manunggal Raharja.” tanggapan Kepala Dinas Sosial DIY saat diskusi berlangsung. “Mana yang sudah diintervensi pusat, kita di daerah intervensi sisanya. Ada instansi PemKab/Pemkot ada Provinsi, ada dunia usaha. Dikeroyok bersama, semestinya bisa kita selesaikan kemiskinan di DIY.” lanjutnya optimis.
Tentang penulis
