Minggu, 24 September 2017

-motto: MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI-*    -JOGJA ISTIMEWA-*    -SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-*    -motto: MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI-*    -SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-*    -JOGJA ISTIMEWA-*

Standardisasi Panti Sosial

Ditulis oleh dalam Berita pada hari Senin, 26 Juni 2006 pukul 18:00:34 dan ada komentar

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dewasa ini dituntut untuk bisa menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar. Pelaksanaannya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah beserta segenap masyarakat melalui pendekatan institusional dan community based.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan adanya peningkatan profesional pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya peningkatan kualitas pelayanan dalam panti sosial. Diakui, banyak panti sosial yang sampai saat ini belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, juga lemahnya daya dukung kelembagaan, SDM, finansial dan sarana/prasarana yang dimiliki.

Berangkat dari pemikiran tersebut, pemerintah mengeluaran kebijakan melalui Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2004 tentang Standardisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi.Panti Sosial.

Standard panti sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis. Adapun yang dimaksud dengan panti sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental, maupun sosial.

Ada 2 macam standar panti sosial, yaitu standar umum dan standar khusus. Standar umum adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu yang perlu dibenahi bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial jenis apapun. Mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, pelayanan sosial dasar, dan monitoring-evaluasi. Sedangkan standar khusus adalah ketentuan yang memuat hal-hal tertentu yang perlu dibenahi bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan/atau lembaga pelayanan sosial lainnyayang sejenis sesuai dengan karakteristik panti sosial.

Terdapat 15 jenis panti sosial, yaitu :

1.      Panti Sosial Petirahan Anak

2.      Panti Sosial Taman Penitipan Anak

3.      Panti Sosial Asuhan Anak

4.      Panti Sosial Bina Remaja

5.      Panti Sosial Tresna Werdha

6.      Panti Sosial Bina Daksa

7.      Panti Sosial Bina Netra

8.      Panti Sosial Bina Rungu/Wicara

9.      Panti Sosial Bina Grahita

10.  Panti Sosial Bina Laras

11.  Panti Sosial Bina Pasca Laras Kronis

12.  Panti Sosial Marsudi Putra

13.  Panti Sosial Pamardi Putra

14.  Panti Sosial Karya Wanita

15.  Panti Sosial Bina Karya             

 

Secara garis besar, Standar Umum Panti Sosial terdiri dari :

I.        Kelembagaan, meliputi :

A.     Legalitas Organisasi. Mencakup bukti legalitas dari instansi yang berwenang dalam rangka memperoleh perlindungan dan pembinaan profesionalnya.

B.     Visi dan Misi. Memiliki landasan yang berpijak pada visi dan misi

C.     Organisasi dan Tata Kerja. Memiliki struktur organisasi dan tata kerja dalam rangka penyelenggaraan kegiatan.

II.     Sumber Daya Manusia, mencakup 2 aspek :

A.     Aspek penyelenggara panti, terdiri 3 unsur :

1.      Unsur Pimpinan, yaitu kepala panti dan kepala-kepala unit yang ada dibawahnya.

2.      Unsur Operasional, meliputi pekerja sosial, instruktur, pembimbing rohani, dan pejabat fungsional lainnya.

3.      Unsur Penunjang, meliputi pembina asrama, pengasuh, juru masak, petugas kebersihan, satpam, dan sopir.

B.      Pengembangan personil panti

Panti Sosial perlu memiliki program pengembangan SDM bagi personil panti.

III.   Sarana Prasarana, mencakup :

A.     Pelayanan Teknis. Mencakup peralatan asesmen, bimbingan sosial, ketrampilan fisik dan mental.

B.     Perkantoran. Memiliki ruang kantor, ruang rapat, ruang tamu, kamar mandi, WC, peralatan kantor seperti : alat komunikasi, alat transportasi dan tempat penyimpanan dokumen.

C.     Umum. Memiliki ruang makan, ruang tidur, mandi dan cuci, kerapihan diri, belajar, kesehatan dan peralatannya (serta ruang perlengkapan).

IV.  Pembiayaan

Memiliki anggaran yang berasal dari sumber tetap maupun tidak tetap.

V.     Pelayanan Sosial Dasar

Memiliki pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari klien, meliputi : makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

VI.  Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

A.     Monev Proses, yakni penilaian terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada klien.

B.     Monev Hasil, yakni monitoring dan evaluasi terhadap klien, untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan klien setelah memperoleh proses pelayanan.

 

Adapun Standar Khusus Panti Sosial, berupa kegiatan pelayanan yang terdiri dari tahapan sebagai berikut :

A.     Tahap Pendekatan Awal, mencakup :

1.      Sosialisasi program

2.      Penjaringan/penjangkauan calon klien

3.      Seleksi calon klien

4.      Penerimaan dan registrasi

5.      Konferensi kasus

B.     Tahap Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (Assessment), mencakup :

1.      Analisa kondisi klien, keluarga dan lingkungan

2.      Karakteristik masalah, sebab dan implikasi masalah

3.      Kapasitas mengatasi masalah dan sumber daya

4.      Konferensi kasus

C.     Tahap Perencanaan Pelayanan, meliputi :

1.      Penetapan tujuan pelayanan

2.      Penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan klien

3.      Sumber daya yang akan digunakan

D.     Tahap Pelaksanaan Pelayanan, terdiri :

1.      Bimbingan Individu

2.      Bimbingan Kelompok

3.      Bimbingan Sosial

4.      Penyiapan Lingkungan Sosial

5.      Bimbingan Mental Psikososial

6.      Bimbingan Pelatihan Ketrampilan

7.      Bimbingan Fisik Kesehatan

8.      Bimbingan Pendidikan

E.      Tahap Pasca Pelayanan, terdiri dari :

1.      Penghentian Pelayanan. Dilakukan setelah klien selesai mengikuti proses pelayanan dan telah mencapai hasil pelayanan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2.      Rujukan. Dilaksanakan apabila klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia dalam panti.

3.      Pemulangan dan Penyaluran. Dilaksanakan setelah klien dinyatakan berhenti atau selesai mengikuti proses pelayanan.

4.      Pembinaan Lanjut. Kegiatan memonitor/memantau klien sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga.

 

(Sumber: Hasil Deseminasi Standardisasi Panti Sosia , tgl 11 Mei 2006 di Aula Timur Dinsos DIY)

Pencarian dari mesin pencari: jenis panti, fungsi panti sosial, pengertian panti asuhan menurut undang-undang, kriteria penilaian akreditasi panti, jenis panti sosial, peraturan menteri sosial tentang panti asuhan, macam macam panti sosial, jenis jenis panti, contoh SOP panti sosial, macam-macam panti sosial.

Ada komentar untuk Standardisasi Panti Sosial
dinsos jogja dinas sosial daerah istimewa yogyakarta