RAPAT KOORDINASI EVALUASI GERAKAN STOP PEMASUNGAN 2018 /KEDARURATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara. Pemasungan dilakukan dengan cara dipasung (menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasang atau ditempelkan pada tubuh) dan pengisolasian (tindakan mengurung ODGJ sendirian tanpa persetujuan atau dengan paksa).
Pemerintah telah mencanangkan menuju Indonesia Bebas Pasung 2019, sejumlah upaya telah dilakukan dan salah satunya dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas kementarian/lembaga yakni antara Kementrian Sosial dengan Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Kepolisian dan BPJS Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.
Tujuan dari Gerakan Stop Pemasungan adalah untuk mencegah penyandang disabilitas mental (ODGJ) mengalami pemasungan dan pemasungan kembali, serta mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, sehingga fungsi sosialnya bisa pulih kembali.
Dinas Sosial D.I. Yogyakarta melalui Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial didukung dengan dana dekonsentrasi telah melaksanakan gerakan Stop Pemasungan dengan membentuk Tim Gerakan Pemasungan sejak tahun 2017. Tim ini anggotanya terdiri dari Dinas Sosial D.I. Yogyakrta, BRSBKL, RSJ Ghrasia, Kepolisian Daerah (Polda) DIY, dan Dinas Sosial/Dinas Sosial P3A Kabupaten/kota. Adapun Pelaksanaan evakuasi korban pemasungan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan mengevakuasi sebanyak 10 ODGJ yang mengalami pemasungan.
Dalam rapat koordinasi evaluasi gerakan stop pemasungan tahun 2018 yang dilaksanakan hari selasa, tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di ruang rapat bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Dinas Sosal D.I.Yogyakarta dan dihadiri anggota Tim. Tujuan rakor adalah untuk mengetahui sejauh mana gerakan stop pemasungan dilaksanakan di tahun 2018 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi tim dalam melaksanakan evakuasi pemasungan.
Dilaporkan bahwa Tim Gerakan Stop Pemasungan tahun 2018 sampai dengan akhir bulan Oktober telah mengevakuasi sebanyak 10 orang dari target 16 ODGJ yang mengalami pemasungan. Ada beberapa kendala yang sering dihadapai anggota tim yaitu diantaranya adanya penolakan dari keluarga, namun setelah dilakukan pendekatan dan motivasi pada keluarga akhirnya proses evakuasi dapat dilaksanakan.
Data ODGJ di DIYmenurut oleh anggota tim dari RSJ grhasia sebenarnya ada 9615 orang gangguanjiwa berat/skizofrenia, 1.375 pernah mengalami pemasungan dan tertangani olehRSJ Grhasia sebanyak 169 orang, artinya masih banyak ODGJ yang mengalamipemasungan namun belum terdeteksi keberadaannya. Selain itu dari Dinas SosialKabupaten/Kota Juga didapatkan informasi bahwa masih ada 21 orang yangmengalami pemasungan di Gunung Kidul dan 4 orang di Kabupaten Bantul dan 2orang di Kabupaten Kulon Progo, namun data tersebut masih perlu untuk dilakukanverifikasi lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan data yang ada serta kesepakatanTim perlu dilakukan percepatan evakuasiminimal 6 ODGJ yang mengalami pemasungan dan diharapkan bulan Nopember 2018selesai. Untuk data yang tersisa diupayakan evakuasi di tahun 2019. Hal inikarena di tahun 2019 masih ada dukungan pendanaan dari kementrian sosialmelalui dana dekonsentrasi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kelanjutandari program stop pemasungan setelah tidak adanya dukungan pendanaan dari danadekonsentrasi. Mungkinkan gerakan tersebut bisa berlanjut dengan dukunganpendanaan dari APBD D.I. Yogyakarta, mengingat Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta nomor 81 tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan pasal2 huruf b tujuan penyusunan pedoman pemasungan adalah mendukung program D.I.Yogyakarta Bebas Pasung. (*)
Tentang penulis
