SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI-HOTLINE BANSOS COVID-19-WA : 0812 2683 9099-Email: dissosdiy.bansoscovid19@jogjaprov.go.id

Rakorna Program Keluarga Harapan Wilayah Tengah

(Last Updated On: 8 Januari 2013)

YOGYAKARTA (Maret 2011)—Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial R.I., melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Program Keluarga Harapan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta 20 s.d. 24 Maret 2011. Pelaksanaan kegiatan diharapkan akan dicapai pemahaman dan persamaan persepsi serta komitmen terhadap kebijakan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa di negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.

Program ini bukan merupakan kelanjutan dari Program Subsidi Langsung Tunai/Bantuan Langsung Tunai (SLT/BLT). PKH lebih dititik beratkan pada upaya untuk membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar mau dan mampu mengaskses layanan kesehatan dan pendidikan serta membangun sistem perlindunagn sosial kepada masyarakat sangat miskin.

Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Ada 5 komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan kematian ibu melahirkan.

Dalam PKH, bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka melaksanakan kewajiban yaitu menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaaan kesehatan, termasuk pmeriksaaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. Untuk jangka pendek bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Rapat koordinasi tingkat nasional Program Keluarga Harapan tahun 2011 untuk wilayah tengah dilaksanakan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Jumlah peserta sebanyak 225 orang terdiri dari para Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda dan Kantor Kementerian Agama yang berasal dari tingkat provinsi dan kabupaten / kota wilayah pelaksanaan PKH.

Hadir sebagai narasumber dan penyaji dalam rakornas : Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan Bappenas dengan materi : “Prospek PKH dan Exit Strategi. Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan materi :” Kebijakan TNP2K dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PKH pusat dan daerah”. Deputi bidang Penanggulangan Kemiksinan Kemenko Kesra dengan materi : “Sinergitas PKH dengan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas R.I., dengan materi : “ Kebijakan dan Program Kementerian Kesehatan R.I., dalam pelaksanaan PKH terkait dengan INPRES No. 1 dan No. 3 tahun 2010”. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dengan materi : “ Kebijakan dan Program Kementerian Kesehatan R.I. dalam pelaksanaan PKH terkait dengan INPRES No. 1 dan Inpres No. 3 Tahun 2010”. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan materi : “ Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam Pelaksanaan PKH tahun 2011”. Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I., dengan materi : “Kebijakan dan Program Kementerian Agama dalam pelaksanaan PKH terkait Inpres No. 3 tahun 2010”. Deputi bidang statistik, Badan Pusat Statistik dengan materi : “Penyiapan data Kepesertaan PKH pusat dan daerah”. Kominfo, dengan materi : “ Kebijakan dan Program Kominfo dalam Sosialisasi PKH 2011”. Dirjend Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, dengan materi : “Kebijakan dan program Kemenkominfo dalam pelaksanaan PKH terkait dengan Inpres No. 1 dan No. 3 Tahun 2010”. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta : “Sambutan selaku tuan rumah / komitmen dan pengalaman empiris Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan PKH (Best Practice) oleh Dinas /Instansi sosial setempat yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Rakornas PKH tahun 2011 rencana akan dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial R.I. (budhi/UPPKH Dinas Sosial Prov. D.I.Y.).

0 0 vote
Rating Artikel
Subscribe
Notify of
guest
0 Diskusi
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar