SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI-HOTLINE BANSOS COVID-19-WA : 0812 2683 9099-Email: dissosdiy.bansoscovid19@jogjaprov.go.id

Perguruan Tinggi Siap Bekerjasama Menangani Persoalan Kemiskinan Di DIY

(Last Updated On: 1 Februari 2013)

Dalam rangka mengurangi angka kemiskian di DIY yang saat ini angka kemiskinan 15,88% tertinggi di Kabupaten Kulonprogo , perlu penanganan serius dari multipihak. Gagasan strategis penanganan yang bisa ditawarkan adalah dengan membentuk catur pilar yang terdiri dari Pemerintah selaku regulator dan fasilitator, masyarakat sebagai inisiator dan partisipan, dunia usaha sebagai motivator dan donatur, dan perguruan tinggi sebagai inisiator dan motivator. Kerjasama dari empat pilar inilah yang bisa mendorong pengentasan kemiskinan di DIY yang notabene propinsi yang memiliki banyak intelektual dengan banyaknya perguruan tinggi dan potensi daerah yang tinggi, tetapi masih memiliki kantong-kantong kemiskinan di hampir semua daerah di DIY.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DIY, Drs. Untung Sukaryadi, MM dalam paparannya dihadapan akademisi dari 30 Perguruan Tinggi se-DIY dalam acara Koordinasi Penanganan Masalah Kesejahteraan di Aula Dinas Sosial DIY, 30 Januari 2013. Kemarin. Menurut Kepala Dinas Sosial DIY, Perguruan Tinggi memiliki program pengabdian masyarakat yang salah satunya dikenal dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dinas Sosial sangat berharap, bahwa program-program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi bisa sinergis dengan harapan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di DIY.

“Masyarakat sering salah kaprah dengan adanya KKN, mengharap bantuan fisik, ataupun kegiatan yang tidak mengubah kondisi apapun. DI sanalah peran dinsos.Pelatihan pada masyarakat terkait kantong-kantong kemiskinan, diupayakan bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya (alam) yang ada. Mahasiswa, bagaimana menjadi motivator ataupun pengerak. Bukan sebagai donatur sebagaimana yang dipahami oleh rata-rata masyarakat di lokasi KKN,” kata Drs. Untung Sukaryadi, MM

Acara ini, diharapkan menjadi awal kesepahaman antara akademisi dan Dinas Sosial untuk bekerjasama lebih terprogram, khususnya dalam memfokuskan kegiatan pengabdian masyarakat seperti KKN untuk bisa menjangkau persoalan-persoalan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan DIY.

“Ini adalah bagian dari inisiasi yang dikehendaki juga oleh Bapak Gubernur. Bapak-bapak sudah menjawab apa yang kami inginkan. Nantinya akan kami susun konsep untuk bisa menerjemahkan tugas masing-masing pilar. Dimungkinkan untuk dilakukan MoU dan bisa dipayungi dengan Pergub. Yang bisa menjadi program kerjasama yang berkelanjutan.”

Menanggapi inisiasi dari Dinas Sosial, peserta dari Perguruan Negeri dan Swasta di DIY memberikan respon yang sangat positif. Semua audiens yang memberikan respon langsung dalam sesi tanya jawab menyarakan kesiapannya utuk mengambil peran sesuai kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Bapak Gatot dari STPMD-APMD menyatakan bahwa baru kali ini ada dinas selain Bapeda yang mengundang akademisi, terlebih lagi dalam persoalan penanganan kemiskinan. Perguruan Tinggi yang memiliki program KKN reguler dalam jumlah besar tiap tahunnya (2000-4000 mahasiswa) seperti UGM,UAD dan UIN menyatakan siap untuk berkoordinasi. Bapak Teguh dari Universitas Proklamasi 45 menuturkan bahwa fakta kemiskinan di DIY adalah pukulan bagi akademisi dan birokrat di DIY untuk lebih serius berkoordinasi. Problem Perguruan Tinggi adalah biasanya memiliki konsep matang tetapi miskin data lapangan dan pendanaan. Birokrasi juga biasanya memiliki regulasi tetapi tidak didukung dengan dana. Padahal di sisi lain, CSR biasanya memiliki dana tetapi masih belum memiliki konsep. Gagasan catur pilar dari Dinas Sosial tentunya diharapkan menjadi jawaban persoalan kemiskinan di DIY.

Putri Ayu dari Forum CSR Kesejahteraan Sosial DIY menjelaskan bahwa selama ini di DIY sudah dibentuk forum CSR yang merupakan gabungan dari CSR perusahaan-perusahaan di DIY dan harapannya akan lebih berkembang lagi. Kerjasama ini bisa menjadi jawaban ketika CSR di banyak perusahaan hanya melakukan charity di sana sini tetapi tidak menuju kepada sasaran yang tepat. Dari sini, harapannya bisa tercipta saling sinergi dan bisa membangun DIY dengan lebih baik lagi dan lebih berkelanjutan.

Melihat respon yang positif ini, Kepala Dinas berjanji untuk mengundang kembali akademisi dari berbagai PT se-DIY ini untuk mempertajam kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam kerangaka pengentasan persoalan sosial di DIY, khususnya persoalan kemiskinan. Selanjutnya, Drs. Untung Sukaryadi, MM menambahkan, tidak tertutup kemungkinan bagi Perguruan Tinggi yang bentuk pengabdian masyarakatnya berbeda dengan KKN, bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial.

“Misalkan saja ada Akademi atau Institut yang melakukan model PKL (Praktek Kerja Lapangan), bisa bekerjasama dengan Dinas pada penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang lain selain fakir miskin seperti: anak yang hidup di jalan, penyandang disabilitas, gelandangan pengemis yang direhabilitasi di PSBR dan masih banyak lagi kemungkinan yang lain.”

(Fer)

 

0 0 vote
Rating Artikel
Subscribe
Notify of
guest
0 Diskusi
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar