SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI

PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS URUSAN ADOPSI ANAK DIY

(Last Updated On: 11 August 2022)
Kepala DIsdukcapil Kab. Gunungkidul, Markus Tri Munarja, SIP, MSi saat menyampaikan materi pentingnya pemenuhan kebutuhan hak sipil anak adopsi

Rabu, 13 Juli 2022, Dinas Sosial DIY melaksanakan Peningkatan Kapasitas Petugas Urusan Adopsi Anak DIY di Hotel Jayakarta Yogyakarta. Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, SH., M.Si dan menghadirkan narasumber Kepala Disdukcapil Kab. Gunungkidul dengan materi pentingnya pemenuhan kebutuhan hak sipil anak adopsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Adopsi atau Pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dinyatakan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan, pada pasal 6 peraturan dimaksud disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Faktanya hingga saat ini di masyarakat kita masih terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dengan motif pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas, orang tua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan. Bahkan ada yang mendaftarkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga sebagai “anak” dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Dengan demikian telah terjadi manipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Khususnya pada pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

Adalah tugas kita bersama untuk saling mengawasi, mengingatkan, dan melaporkan apabila terjadi praktek adopsi ilegal di masyarakat, karena yang paling dikhawatirkan adalah akibat dari adopsi ilegal tersebut, seperti praktek perdagangan anak, penelantaran anak, hingga kekerasan terhadap anak.

Penulis :
HERU CAHYO ROMADHON , S.Tr.Sos
(Penyuluh Sosial Dissos DIY)