SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI

MONEV KINERJA ALUMNI TOT DIKLAT P2K2 / FDS PKH

(Last Updated On: 16 November 2018)

Penulis : Wibowo Budhi

Yogyakarta (12/10/2018). Dampak dan pengaruh pelaksanaan diklat terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas alumni diklat. Monev menjadi sebuah alat yang bertujuan untuk mengetahui relevansi materi diklat, mengetahui tingkat pendayagunaan alumni, mengetahui tingkat kompetensi alumni, terkumpulnya data/informasi tentang kinerja alumni dan tersedianya bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan diklat.

Kepala Bidang Diklat KSM Drs. Dian Purwasantana dan Penyusun Program dan Anggaran Antonius Supriysnto, SIP, Pusdiklat Kessos Kementerian Sosial hadir diantara alumni diklat TOT FDS dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Monev ini diadakan di Dinas Sosial DIY.

Sebanyak sepuluh orang hadir menjadi bagian dari diskusi. Diskusi dilakukan dengan terlebih dahulu peserta yang hadir mengisi kuisioner yang telah disiapkan. Peserta kegiatan pagi ini berasal dari Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Sleman, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten dan pendamping sosial PKH. Mereka adalah Koordinator PKH Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Dan tiga orang pendamping dari Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Kota Jogja.

Erni Setyawati menyampaikan, “perlu penambahan ilmu dan wawasan bagi para pendamping untuk menjawab berbagai permasalahan riil”. Disebutkan Erni bahwa para pendamping yang realtif masih muda muda menjadikan kendala sendiri ketika menyampaikan materi tentang pengasuhan anak. Mereka yang menyampaikan saja belum pernah punya anak. “Menjadi kikuk ketika akan menyampaikan materi ini”.

Dian menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa : “semua modul harus disampaikan hasil TOT”. Pendamping harus memperkaya keilmuan secara teoritis.

Korwil PKH menyampaikan, ada kendala terkait dengan kuantitas pendamping yang banyak untuk choacing FDS. “Ini berkaitan dengan tempat untuk tempat pelaksanaan”, kata Siti. “Masalah berikutnya adalah untuk konsumsi penyelenggaraan choacing yang tidak teranggarkan”, demikian imbuh Siti.

Pelaksanaan FDS akan menjadi efektif ketika bila ada sinergi antara Kementerian Sosial RI dengan pemerintah daerah dalam penganggaran dan sebagainya. Berbagai kendala / hambatan. Terlepas dari semua itu, FDS adalah media untuk mengubah pola pikir KPM untuk lebih baik. (WB).

5 1 vote
Rating Artikel
Subscribe
Notify of
guest
0 Diskusi
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar