SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI

”Mewujudkan Good Governance melalui Praktik SPIP di Balai PRSW”

(Last Updated On: 11 Agustus 2020)


(Yogyakarta, 11 Agustus 2020). Ikhtiar Pimpinan untuk mewujudkan good governance di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (Balai PRSW) tak semudah membalikkan tangan. Hal ini menjadi program prioritas utama Dra. Retno Basundari, M.M. pasca diamanahi menjadi top manajemen di Balai PRSW sejak bulan April 2020 yang lalu. Pimpinan mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan dengan prinsip ”pelan tapi pasti”.

Modal utama untuk membangun tatakelola pemerintahan yang baik adalah merubah mindset SDM aparatur itu sendiri sehingga bisa dikatakan bahwa SDM aparatur adalah ”harta yang paling berharga” dalam mewujudkan good governance.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pimpinan melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN di lingkungan Balai PRSW terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini dilakukan karena mayoritas ASN belum memahami secara komprehensif terkait SPIP itu sendiri.

Secara umum, SPIP dibentuk dengan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan diratifikasi oleh Pemda DIY melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam sosialisasi tersebut, Pimpinan menyampaikan bahwa SPIP sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi, terlebih Balai PRSW yang memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Ada 3 (tiga) peran pengawasan internal, antara lain:

  1. Mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan
  2. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  3. Menjamin tercapainya sasaran dan tujuan pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Pimpinan berharap bahwa praktik SPIP tidak hanya dilakukan oleh Pimpinan, namun melibatkan semua unsur, termasuk pelaksana juga berhak melakukan pengawasan jika terdapat penyimpangan. Pimpinan sangat terbuka untuk menerima masukan dari pelaksana. Kemudian, untuk kedepan Pimpinan berharap agar pola hubungan kerja semakin dekat, sekat atasan dan bawahan hendaknya proporsional.

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 21 Juli 2020, bertempat Ruang Rapat Balai PRSW diikuti oleh Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai PRSW.

Diakhir penyampaian, Dra. Retno Basundari, M.M. mengatakan bahwa “Hindari bekerja hanya “manut pimpinan”, namun hendaknya (bekerja) berdasarkan regulasi dan akal sehat”. Semoga good governance dapat terwujud di Balai PRSW.

0 0 votes
Rating Artikel
Subscribe
Notify of
guest
0 Diskusi
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar