SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA-MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI

MERUMUSKAN FORMULASI MODEL PENGELOLAAN UEP UNTUK PEMBERDAYAAN KSM PKH

(Last Updated On: 4 September 2014)

1

Yogyakarta, 19/08/2014. “Kami merasa belum optimal dalam capaian hasil dalam pengentasan kemiskinan”, demikian kata Kepala Bidang Banjamsos Dinas Sosial D.I.Y., dalam arahan Rapat Kerja Program Keluarga Harapan di Hotel Bintang Fajar Yogyakarta, 19 Agustus 2014.

Kepala Bidang Banjamsos D.I.Y., Prasetyo Budhi Laksono, SE, M.Si., dengan penuh semangat menyampaikan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Banjamsos. Semangat ini masih dalam kerangka penyampaian ide / gagasan integrasi dan komplementaritas pelayanan.

Perumusan formulasi baru tersebut dikemas dalam Rapat Kerja Program Keluarga Harapan di Hotel Bintang Fajar, Jl. Perintis Kemerdekaan Yogyakarta. Sebanyak 40 orang peserta hadir dari berbagai instansi dan beberapa perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, APMD/STPMD Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterlibatan berbagai pihak ini merupakan wujud dukungan Bidang Banjamsos pada gagasan Catur Pilar yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial D.I.Y., di beberapa kesempatan dalam penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Peran masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah dalam sebuah komplementaritas pelayanan yang solid.

Masih menurut Prasetyo, “kami ingin menjadi obyek penelitian bagi perguruan tinggi tentang pelaksanaan pekerjaan kami, sedangkan untuk meningkatkan kapasitas para relawan kami yang baru mengandalkan semangat perlu sentuhan perguruan tinggi”. “Peran Bapak / Ibu di perguruan tinggi sangat kami harapkan untuk mengisi kisi-kisi kekurangan yang sementara ini masih dimiliki oleh para relawan”.

Sedangkan informasi dari Seksi KTK, PM dan Jamsos, bahwa rumusan formulasi baru tentang bantuan modal usaha ekonomi produktif, ini adalah rumusan terbaik untuk menyiapkan para penerima bantuan modal usaha, pengelolaan dan keberlanjutannya. Pola pemberdayaan yang benar-benar memenuhi keinginan berbagai pihak, setidaknya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memperoleh masukan yang maksimal, rapat kerja Program Keluarga Harapan dikembangkan dengan diskusi kelompok-kelompok kecil dan pada akhir diskusi dilakukan paparan oleh masing-masing perwakilan. Supartini, M.Si., dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial mengatakan, “realitasnya tidak mudah untuk mencetak wirausahawan”. Tetapi setidaknya ini adalah pintu masuk untuk membuat pola baru pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif. (Sie KTK PM, Jamsos).

2

3

 

0 0 votes
Rating Artikel
Subscribe
Notify of
guest
0 Diskusi
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar