....SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA......MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI......

,

SATRIYA....Selaras-Akal Budi Luhur-Teladan-Rela Melayani-Inovatif-Yakin dan Percaya Diri-Ahli Profesionalitas

Pemakaman Jenazah Terlantar

(Last Updated On: 9 Juni 2017)

Version 1.0.0
Download 0
Total Views 47
Stock
File Size 0.00 KB
File Type
Create Date 9 Juni 2017
Last Updated 9 Juni 2017
Download

STANDAR PELAYANAN

 

Unit/Satker Pelayanan          : Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana

                                                  Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial D.I. Yogyakarta

Jenis Pelayanan                    : Pemakaman Jenazah Terlantar

 

NO KOMPONEN PENILAIAN URAIAN
1 Dasar Hukum -        Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan UUD 1945, alinea IV

-        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 15 ayat (2), pasal 23 ayat (2), 50 ayat (1), pasal 77 dan pasal 78

-        Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 3 point c, pasal 5 ayat (2) point f, pasal 14 dan pasal 15 dan pasal 32

-        Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 1 ayat (4), pasal 12 point c

-        Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

-        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 2 ayat (4) point m dan pasal 9 ayat (1)

-         Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY tentang Pelayanan Pemakaman Orang Terlantar

 

2 Persyaratan Jenazah terlantar adalah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal dan atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya.

 

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Mekanisme dalam penanganan pemakaman jenazah terlantar adalah apabila menemukan jenazah terlantar ---˃ kepolisian / Rumah sakit / LKS / Instansi Sosial kabupaten kota ( membuat surat keterangan/permohonan biaya visum/pemakaman jenazah terlantar yang dilampiri foto jenazah) ---˃ Dinas Sosial DIY (memverifikasi ya atau tidaknya untuk dilayani), apabila ya dina sosial diy akan memproses batuan memfasilitasi pembayaran visum dan atau pemakaman ke pihak klaim.

Contoh surat permohonan pemakaman jenazah terlantar juga disampaikan :

-        Surat ditujukan kepada Kpala Dinas Sosial DIY

-        Hal : Permohonan Pemakaman/Biaya visum jenazah terlantar

-        Tembusan ditujukan ke instansi Sosial Kabupaten/Kota.

 

Jenazah Terlantar
Kepolisian/Rumkit/LKS/ Instansi Sosial Kab/Kota/ Pemangku Wilayah
Surat Keterangan/ permohonan biaya pemakaman  Jenazah Terlantar dan foto jenazah
Dinsos DIY akan memfasilitasi pembayaran  pemakaman ke pihak klaim
Dinsos DIY (verifikasi ya/tidak dilayani)

Jika ya,

lanjut proses

NO KOMPONEN PENILAIAN URAIAN
4 Jangka Waktu Penyelesaian Jika persyaratan administrasi (surat keterlantaran/rujukan) sudah dipenuhi maka :

-        Pembuatan SPJ berupa Bend 26 : 10 menit

-        Penyerahan bantuan uang kepada pihak yang melaksanakan proses pemakaman dan tanda tangan Bend 26 : 5 menit

Total jangka waktu penyelesaian 15 menit

 

5 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

 

6 Produk Pelayanan Bantuan uang pemakaman jenazah terlantar

 

7 Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas -        Alat Tulis Kantor

-        Komputer

-        Printer

 

8 Kompetensi Pelaksana -        Mampu operasional komputer

-        Memahami pembuatan SPJ

-        SMA : 2 orang

 

9 Pengawasan Internal Persetujuan layanan pemberian bantuan biaya pemakaman berupa paraf dari Kepala Seksi BSKB dan Bidang Banjamsos serta tanda tangan Kepala Dinas Sosial DIY

 

10 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Datang langsung ke Dinas Sosial DIY, kotak pengaduan, email (dinsos@jogjaprov.go.id), website (dinsos.jogjaprov.go.id), telepon (0274-514932) fax (0274-587060)
11 Jumlah Pelaksana 2 orang
12 Jaminan Pelayanan Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, proses data base, prosedur, dan dukungan mitra kerja
13 Jaminan Keamanan Kepastian pelaksanaan layanan sesuai alur dan prosedur pelayanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 6 bulan
15 Masa Berlaku 1 tahun
16 Waktu Pelayanan Senin – Jum’at (08.00 – 16.00)
17 Pengukuran IKM Dilaksanakan setiap tahun sekali
18 Pelaporan IKM Dilaksanakan setahun sekali ke Biro Organisasi

 

Tinggalkan Balasan

You have to agree to the comment policy.

Solve : *
25 + 23 =


Marquee Powered By Know How Media.