TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
PELUANG
- Kebijakan pro poor pro job yang menguatkan posisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial
- Kebijakan kompensasi subsidi BBM yang akan dialokasikan bagi warga miskin
- Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positip bagi pengembangan karier pegawai
- Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penanganan PMKS
- Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Banyaknya Perguruan Tinggi yang berada di wilayah DIY
- Komitmen dari dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu penanganan PMKS
- Adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Kebijakan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Yogyakarta
- Kebijakan pengelolaan potensi bahari akan mendukung program penanggulangan kemiskinan
TANTANGAN
- Belum adanya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah DIY dan kabupaten/Kota.
- Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
- Dana dari APBN melalui dekonsentrasi semakin menurun
- Dampak krisis ekonomi global yang mempersulit pemulihan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin
- Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah bencana termasuk bencana rawan pangan.
- Sistem Tata niaga perdagangan yang kurang berpihak pada warga miskin sehingga memperkecil nilai tukar dan daya beli.
- Dunia usaha yang belum memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PMKS yang telah diberdayakan.
- Perdagangan obat terlarang narkotika yang semakin meluas
- Prioritas penanggulangan kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana
- Semakin tingginya kasus-kasus trafficking anak dan perempuan
- Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
- Lembaga Peradilan yang belum sepenuhnya menerapkan Restorative justice untuk kasus anak, narkoba dan gelandangan dan pengemis.
- Kebijakan kependudukan yang belum mengakomodir hak-hak kelompok marginal untuk mendapatkan identitas (KTP, KK dan akte, dan dokumen kependudukan lainnya)
- Masyarakat masih belum menerima dan bersikap diskriminatif terhadap eks warga binaan PMKS
- Semakin menguatnya primodialisme berbasis etnisitas, golongan, aliran, agama yang berujung pada konflik dan disintegrasi.
- Rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap para perintis, pejuang dan pahlawan semakin tergerus oleh budaya pop yang terbawa oleh arus globalisasi
- Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik.