Peluang dan Tantangan

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

PELUANG

1. Kebijakan pro poor pro job yang menguatkan posisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial
2. Kebijakan kompensasi subsidi BBM yang akan dialokasikan bagi warga miskin
3. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positip bagi pengembangan karier pegawai
4. Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penanganan PMKS
5. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6. Banyaknya Perguruan Tinggi yang berada di wilayah DIY
7. Komitmen dari dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial
8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu penanganan PMKS
9. Adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
10. Kebijakan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Yogyakarta
11. Kebijakan pengelolaan potensi bahari akan mendukung program penanggulangan kemiskinan

TANTANGAN

1. Belum adanya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah DIY dan kabupaten/Kota.
2. Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
3. Dana dari APBN melalui dekonsentrasi semakin menurun
4. Dampak krisis ekonomi global yang mempersulit pemulihan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin
5. Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah bencana termasuk bencana rawan pangan.
6. Sistem Tata niaga perdagangan yang kurang berpihak pada warga miskin sehingga memperkecil nilai tukar dan daya beli.
7. Dunia usaha yang belum memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PMKS yang telah diberdayakan.
8. Perdagangan obat terlarang narkotika yang semakin meluas
9. Prioritas penanggulangan kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana
10. Semakin tingginya kasus-kasus trafficking anak dan perempuan
11. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
12. Lembaga Peradilan yang belum sepenuhnya menerapkan Restorative justice untuk kasus anak, narkoba dan gelandangan dan pengemis.
13. Kebijakan kependudukan yang belum mengakomodir hak-hak kelompok marginal untuk mendapatkan identitas (KTP, KK dan akte, dan dokumen kependudukan lainnya)
14. Masyarakat masih belum menerima dan bersikap diskriminatif terhadap eks warga binaan PMKS
15. Semakin menguatnya primodialisme berbasis etnisitas, golongan, aliran, agama yang berujung pada konflik dan disintegrasi.
16. Rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap para perintis, pejuang dan pahlawan semakin tergerus oleh budaya pop yang terbawa oleh arus globalisasi
17. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik.