....SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA......MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI......

,

HOTLINE BANSOS COVID-19....WA : 0812 2683 9099       Email: dissosdiy.bansoscovid19@jogjaprov.go.id

INFORMASI DTKS

1. Berdasarkan Permensos RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dijelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu diawali dari Musdes/Muskel yang melibatkan, antara lain : Perangkat Desa (Kades, Dukuh, RT, RW), Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan BPD, serta dilakukan kunjungan rumah tangga di lapangan oleh Petugas Pendata Desa/Kelurahan dikoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) / Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Warga Masyarakat yang ingin mengusulkan diri masuk DTKS juga dapat melapor secara mandiri kepada pendamping, TKSK, atau Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai KTP dengan membawa indetitas diri (KTP-KK). Data usulan mandiri dari masyarakat juga melalui proses musdes muskel dan kunjungan Rumah Tangga di lapangan untuk proses verifikasi.

3. Data hasil Musdes/Muskel dan kunjungan Rumah Tangga di lapangan selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi SIKS-NG (SistemInformasi kesejahteraan Sosial – Next Generation) oleh operator yang berada di tingkat Desa/Kelurahan.

4. Berikutnya, data tersebut dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan atau rekomendasi Bupati/Walikota sebagai syarat untuk dimajukan ke tingkat Pusat atau Kementerian Sosial RI c.q. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusadatin Kesos). Data hasil musdes/muskel tersebut bisa berupa : perbaikan, dikeluarkan, usulan baru, tidak ada perbaikan data (tetap).

5. Setelah mendapatkan rekomendasi oleh Bupati/Walikota, dikirim ke Pusat untuk mendapatkan penetapan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau SK Penetapan DTKS oleh Menteri Sosial.

6. Hasil Penetapan DTKS oleh Menteri Sosial diserahkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai Basis Data untuk Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) / Orang Tidak Mampu (OTM) di DIY dan Kabupaten/Kota.

Informasi lain yang sering ditanyakan masyarakat Klik disini

Secara visual alur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Marquee Powered By Know How Media.