....SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA......MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI......

,

HOTLINE BANSOS COVID-19....WA : 0812 2683 9099       Email: dissosdiy.bansoscovid19@jogjaprov.go.id

Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Adakah Nomor Whatsapp (WA) Aduan untuk Bansos Covid-19 ?

Pemda DIY (Dinas Sosial DIY) mempunyai Hotline untuk pengaduan Bansos Covid-19 di Nomor WA 0812 2683 9099 untuk lebih jelas klik disini

Kementerian Sosial RI menyediakan hotline layanan pengaduan melalui WhatsApp (WA) terkait bansos Covid-19 di Nomor 0811 10 222 10 untuk lebih detail dapat klik disini.

2. Bagaimana Cara Mengecek seseorang sudah masuk atau belum ke
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)? dan bagaimana cara Mengusulkan diri jika belum masuk (DTKS)?  

Cara mengecek seseorang masuk DTKS atau belum dapat mengecek dengan datang ke Pemerintah Desa atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau melalui laman cek bansos di https://cekbansos.siks.kemsos.go.id/ .

Sedangkan pengusulan masuk DTKS dapat melalui Pemerintah Desa / Kelurahan secara bertahap dan akan diproses sesuai prosedur dan aturan yang ada, Untuk lebih jelas Alur Pendaftaran DTKS dapat Klik Disini

3. Apakah data DTKS tidak pernah diupdate sehingga tidak tepat sasaran?

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diupdate secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah kelurahan, serta dilakukan pengecekan rumah tangga dilapangan sesuai aturan. Hasil update data dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sebagai DTKS. Penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial dilakukan 4 kali dalam satu tahun. Untuk lebih jelasnya alur Update Data atau Verval DTKS dapat klik disini.

4. Bagaimana melaporkan penerima PKH atau KKS tidak tepat sasaran?

PKH dan KKS diberikan kapada mereka yang namanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perangkingan tingkat kesejahteraan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Data tersebut diupdate secara rutin. Selain melalui update, keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi sangat di harapkan, diantaranya bila saudara menemukan penerima program yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial saudara dapat melapor melalui Pendamping bansos, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau langsung ke Dinas Sosial dengan menyertakan bukti-bukti, nama serta alamat yang jelas untuk dicek / ditindak lanjuti. Dengan demikian seperti harapan saudara, kami dan semuanya bantuan sosial akan sampai pada mereka yg sungguh membutuhkan.

5. Siapakah sebenarnya keluarga yang dapat masuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin/DTKS, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

   1. Ibu hamil/menyusui

   2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

   3. Anak SD/MI atau sederajat;

   4. Anak SMP/MTs atau sederajat;

   5. Anak SMA/MA atau sederajat;

   6. Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

   7. Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh tahun); dan

   8. Penyandang disabilitas berat.

Jika tidak memiliki salah satu komponen diatas, walaupun masuk dalam keluarga miskin dan/ rentan, tidak bisa menjadi peserta PKH. untuk informasi lebih lengkap dapat melihat ke
https://pkh-jogjaistimewa.com/

Marquee Powered By Know How Media.