Puspensos selenggarakan Penyuluhan Sosial Dasar di DIY
Yogyakarta – Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang pelaksanaan program Departemen Sosial RI, Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) Depsos RI melaksanakan kegiatan Penyuluhan Sosial Dasar Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 8 sampai 12 April 2008 di Hotel Satya Nugraha, Jl. Sorowajan Baru 16, Banguntapan Yogyakarta.
Upacara Pembukaan berlangsung di Aula B2P2KS Purwomartani Sleman, Selasa (8/4) Pukul 19.30 WIB, dilaksanakan secara berbarengan dengan berbagai macam jenis pelatihan yang lain yang diselenggarakan B2PSKS, yakni : Diklat Pulahta bagi TKSM, Diklat Manajemen Pelayanan Panti Pemerintah, Diklat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli Jenjang Madya, dan Diklat Pengarusutamaan Gender. Pembukaan Pelatihan secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI, Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc dihadiri segenap tamu undangan, antara lain dari B2P2KS, Puspensos Depsos RI dan Dinas Sosial Provinsi DIY.
Kegiatan Penyuluhan Sosial Dasar diikuti sebanyak 18 orang peserta dan 6 orang Kepala Seksi Penyuluhan Sosial sebagai pendamping, berasal dari 6 Provinsi, yaitu : Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Chazali menyatakan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah upaya yang melembaga (institusionalized) dan berkelanjutan (sustainable) menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bangsa. ”Dengan pemahanan ini sumber daya manusia berperan sentral dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”, tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Chazali bahwa sumber daya manusia kesejahteraan sosial berperan sebagai penggerak utama dan pertama seluruh sumber daya yang ada guna mewujudkan suatu kualitas tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, terlembaganya usaha-usaha kesejahteraan sosial dan terpeliharanya sistem nilai sosial budaya yang positif bagi masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, menurut Chazali, keberadaan SDM tenaga penyuluh sosial yang berkualitas dari unsur pegawai, tidak bisa dikesampingkan. ”Keberadaan pejabat fungsional penyuluh sosial yang handal sangat diperlukan, karena penyuluhan sosial mempunyai makna tersendiri, yakni sebagai gerak dasar yang mengawali semua kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Disamping itu juga merupakan proses komunikasi, informasi, dan edukasi secara terencana, terarah dan berkelanjutan”, terangnya. Ghazali berharap para penyuluh sosial dapat membentuk perubahan perilaku masyarakat untuk mau, tahu dan bisa berpartisipasi dalam menggali sumber-sumber usaha kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan responsif serta peduli terhadap permasalahan sosial di sekitarnya.
Menurut penyelenggara kegiatan, Drs. Efran Apriadi, M.Si, materi yang direncanakan semuanya dapat disajikan dengan baik oleh para narasumber sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY, dr. Andung Prihadi S, M.Kes.
(Sumber : Seksi Data dan TI)
Tentang penulis
