....SEMUA BENTUK PELAYANAN DI DINAS SOSIAL DIY TIDAK DIPUNGUT BIAYA......MEMBANTU MASYARAKAT ADALAH KEPUASAN KAMI......

,

HOTLINE BANSOS COVID-19....WA : 0812 2683 9099       Email: dissosdiy.bansoscovid19@jogjaprov.go.id

DINSOS DIY SELENGGARAKAN RAKOR REKONSILIASI PENYALURAN BANSOS PKH

(Last Updated On: 31 Juli 2020)

Yogyakarta (28/07/2020) dinsos.jogjaprov.go.id – Dalam rangka pencocokan data realisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial  PKH bulan April, Mei dan Juni 2020, Dinas Sosial DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial, Kamis (29/07/2020) bertempat di Aula Barat Dinas Sosial DIY, Jl. Janti Banguntapan, Yogyakarta.  Acara yang berlangsung selama satu hari ini, dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peni Sumarwati, S.Psi mewakili Kepala Dinas Sosial DIY.

Rakor tersebut dihadiri sebanyak 35 orang peserta, berasal dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se DIY, Koordinator Regional Jawa, Korwil DIY, Korkab/Korkot se DIY, APD/Operator PKH Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Bank HIMBARA (BNI UGM, BNI Trikora dan Bank Mandiri).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Peni Sumarwati menyatakan pentingnya kegiatan ini untuk dilaksanakan. “Kegiatan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH sangat diperlukan karena masih banyaknya permasalahan dan ketidaksesuaian data bantuan sosial PKH” terangnya.

Peni Sumarwati berharap disamping untuk pencocokkan data penyaluran Bansos antara data yang dipegang operator Kab/Kota dengan pihak Bank HIMBARA sebagai lembaga penyalur, kegiatan ini juga diharapkan menjadi forum untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan PKH di lapangan, sehingga dapat dicari solusinya.  

Sementara itu dalam paparannya, Korwil PKH DIY, Siti Maryatun, S.Psi, MA menjelaskan  tentang berbagai permasalahan penyaluran Bansos PKH yang dihimpun di 5 Kabupaten/Kota se DIY. Berbagai permasalahan tersebut, menurutnya antara lain :  KPM belum menerima KKS dan Buku Tabungan, KKS hilang, PIN terblokir, pengurusan KKS yang hilang/rusak relatif lama, kurangnya koordinasi intern antar cabang/outlet, PIC yang menangani bansos sering berganti-ganti serta respon terhadap permasalahan masih relatif lambat.

Untuk mengatasi berbagai kendala dan memperlancar pelaksanaan penyaluran Bansos PKH selanjutnya Siti Maryatun berharap supaya : (1) aturan yang digunakan oleh Bank dalam penyaluran Bansos PKH agar merujuk pada Juknis Penyaluran PKH 2020, atau apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, agar dapat dipermudah dengan persuratan lembaga; (2) setting e-wallet KKS yang belum Combo bisa lebih cepat; serta (3) adanya prosedur yang jelas dan mudah untuk pengambilan bantuan yang KKS-nya ada di Bank, karena pengurus meninggal dunia.

Ditulis : Sapto Parjono (Penyuluh Sosial DIY).

Tuliskan Pesan, Pertanyaan, ataupun Pengaduan di kotak/form yang tersedia di bawah ini. Administrator kami akan membalasnya. Pertanyaan/pengaduan yang menjadi fokus pelayanan kami hanya khusus untuk permasalahan sosial yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.Terima kasih.

avatar
1000
  Subscribe  
Notify of
Marquee Powered By Know How Media.