DINSOS DIY SELENGGARAKAN RAKOR REKONSILIASI PENYALURAN BANSOS PKH
Yogyakarta (28/07/2020) dinsos.jogjaprov.go.id – Dalam rangka pencocokan data realisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH bulan April, Mei dan Juni 2020, Dinas Sosial DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial, Kamis (29/07/2020) bertempat di Aula Barat Dinas Sosial DIY, Jl. Janti Banguntapan, Yogyakarta. Acara yang berlangsung selama satu hari ini, dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peni Sumarwati, S.Psi mewakili Kepala Dinas Sosial DIY.
Rakor tersebut dihadiri sebanyak 35 orang peserta, berasal dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se DIY, Koordinator Regional Jawa, Korwil DIY, Korkab/Korkot se DIY, APD/Operator PKH Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Bank HIMBARA (BNI UGM, BNI Trikora dan Bank Mandiri).
Dalam sambutannya saat membuka acara, Peni Sumarwati menyatakan pentingnya kegiatan ini untuk dilaksanakan. “Kegiatan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH sangat diperlukan karena masih banyaknya permasalahan dan ketidaksesuaian data bantuan sosial PKH” terangnya.
Peni Sumarwati berharap disamping untuk pencocokkan data penyaluran Bansos antara data yang dipegang operator Kab/Kota dengan pihak Bank HIMBARA sebagai lembaga penyalur, kegiatan ini juga diharapkan menjadi forum untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan PKH di lapangan, sehingga dapat dicari solusinya.
Sementara itu dalam paparannya, Korwil PKH DIY, Siti Maryatun, S.Psi, MA menjelaskan tentang berbagai permasalahan penyaluran Bansos PKH yang dihimpun di 5 Kabupaten/Kota se DIY. Berbagai permasalahan tersebut, menurutnya antara lain : KPM belum menerima KKS dan Buku Tabungan, KKS hilang, PIN terblokir, pengurusan KKS yang hilang/rusak relatif lama, kurangnya koordinasi intern antar cabang/outlet, PIC yang menangani bansos sering berganti-ganti serta respon terhadap permasalahan masih relatif lambat.
Untuk mengatasi berbagai kendala dan memperlancar pelaksanaan penyaluran Bansos PKH selanjutnya Siti Maryatun berharap supaya : (1) aturan yang digunakan oleh Bank dalam penyaluran Bansos PKH agar merujuk pada Juknis Penyaluran PKH 2020, atau apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, agar dapat dipermudah dengan persuratan lembaga; (2) setting e-wallet KKS yang belum Combo bisa lebih cepat; serta (3) adanya prosedur yang jelas dan mudah untuk pengambilan bantuan yang KKS-nya ada di Bank, karena pengurus meninggal dunia.
Ditulis : Sapto Parjono (Penyuluh Sosial DIY).
Tentang penulis
Cara mendaftar peserta pkh gimana ya pak/bu???
Soalnya tetangga saya yang jadi kader pkh orangnya mampu pun dapat, (punya kontrakan gudang dipinggir jalan nilainya pun puluhan juta loh)
Selamat pagi saudara Susi
Saudara dapat mengusulkan ke pendamping PKH yang ada di tempat saudara.
Untuk informasi lebih lanjutnya, silahkan saudara dapat menghubungi Sekretariat PKH yang ada di Dinas Sosial Kab/Kota
Terimakasih.