PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM APBD 2021
Yogyakarta (06/02/2020). Keterpaduan pelaksanaan program kegiatan. Satu kalimat kunci keberhasilan pencapaian tujuan. Keterpaduan bisa berarti bersama-sama melakukan, tetapi bisa juga berarti pembagian peran, tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan. Siapa melakukan apa dan sebagainya. Keterpaduan ini, seharusnya mampu menepis anggapan tentang adanya kondisi tumpang tindih atau lempar tanggung jawab karena sesuatu dan banyak hal. Perlu koordinasi.
Endang Iriyanti, Sekretaris Dinas Sosial DIY dalam kesempatan menyampaikan laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Program Kegiatan APBD tahun 2020 di aula timur Dinas Sosial DIY, Selasa (04/02) menyampaikan : “maksud diadakan kegiatan ini adalah agar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”. Selanjutnya, masih kata Endang, “tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah diperolehnya informasi masukan mengenai pola penanganan PMKS dinas untuk bahan rakor antar Dinas Sosial pada tanggal 17 Februari 2020”. “Diperolehnya isu-isu sosial terkait usulan program kegiatan dari kabupaten / kota dan tentunya dari mitra kerja Dinas Sosial”, tambah Endang.
Informasi dari Subag Program dan Informasi menyampaikan bahwa koordinasi dihadiri seluruh pejabat Esselon III dan IV, kepala-kepala balai, perwakilan dari mitra kerja dan perwakilan dari dinas / instansi sosial kabupaten / kota se DIY. Selain Kepala Dinas Sosial, hadir Endang Patmintarsih, Kepala Bidang Sosial Bappeda DIY, Prambudi, BPKA DIY. Mereka akan menjadi narasumber berkaitan dengan tata kala perencanaan program dan penganggaran.
Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi, dalam sambutan dan pengarahan pembukaan menyampaikan bahwa, “jangan sampai ada duplikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY dan instansi sosial kabupaten / kota, sinergi, kolaborasi yang dikedepankan”.
Sementara itu, Endang Patmintarsih menyampaikan bahwa data adalah pijakan utama untuk merencanakan program / kegiatan pembangunan. “Kita harus mau belajar tentang data ke Pemda DKI. Mereka telah memiliki satu unit yang khusus menangani data”, kata Endang. “Kita ini kadang aneh, penerima manfaat bantuan-bantuan kemiskinan, tercatat jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduk miskin DIY, bahkan bisa lebih dari jumlah penduduk DIY. Ini harus dibenahi”, imbuh Endang bersemangat.
Prambudi, lebih menegaskan tentang pentingnya program dan kegiatan inovasi. “Program kegiatan yang tidak biasane, program kegiatan yang inovatif, tentunya yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur”, kata Prambudi. Menurut Prambudi, apabila kabupaten / kota tidak mampu melaksanakan kegiatan karena keterbatasan anggaran, sementara program dan kegiatan tersebut sangat penting, maka kabupaten / kota dapat mengajukan anggaran ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. “Akan kita alokasikan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus”, kata Prambudi.
Di sesi diskusi, ada hal yang menarik disampaikan Sugiyanto, BK3S DIY. Ide dan gagasan penanganan masalah klitih dengan pendekatan oleh pekerja sosial pendidikan. Menurutnya, di beberapa negara lain, pendekatan ini terbukti mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan perilaku speeti klitih. Selain ide itu, dalam diskusi yang cair, beberapa kepala balai menyampaikan berbagsi inovasi layanan yang dilakukan di balai. (wb).
Ditulis oleh : budhi wibowo, Kasi Penyuluhan Sosial.
Tentang penulis
