RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2017
Yogyakarta (11/04/2017). “Saya ingin, hasil rapat koordinasi ini dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat kita gunakan untuk memberi masukan kepada Kementerian Sosial R.I., sehingga kesalahan data yang ada saat ini dapat dilakukan proses pengalihan penerima”, demikian salah arahan Kepala Dinas Sosial DIY dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun 2017.
Rapat koordinasi ini digagas oleh Koordinator PKH Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Siti Maryatun Ibtiyah, M.Psi. Digelar di Aula Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 11 April 2017. Tidak kurang dari 30 orang hadir dalam acara tersebut. Kepala Dinas Sosial DIY Drs. Untung Sukaryadi, MM berkesempatan hadir membuka dan memberikan arahan mengawali pelaksanaan kegiatan.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Drs. Suryana, M.Si menyampaikan tujuan rapat koordinasi adalah, “Mengevaluasi pelaksanaan penyaluran PKH tahap 4 tahun 2016, bahwa penyaluran bantuan tahap 4 sudah terlaksana mulai tgl 1 s.d 27 Maret 2017. Dari 133.677 KPM hasil validasi (KPM baru) sudah terealisasi sebanyak 128.766 KPM (96,3%). Rapat koordinasi juga ingin mencocokkan data yg sudah tersalurkan dan yg belum tersalurkan serta mekanisme distribusi kartu KKS dan penyaluran susulan untuk KPM yg belum mengambil bantuan”, demikian kata Suryana.
Mitra kerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Himpunan Bank Pemerintah (Himbara) yaitu BNI 46 Cabang Trikora dan Cabang UGM, BTN Cabang Sleman serta Bank Mandiri Cabang Sleman turut mensukseskan rapat koordinasi. Antusiasnya bank mitra pelaksanaan PKH dapat dilihat dari jumlah utusan bank yang hadir. Mereka hadir lebih dari satu orang. Bahkan Pimpinan BNI 46 Cabang Sleman Suryo Wikanthomo turut menjadi bagian acara tersebut yang menunjukkan pentingnya acara ini.
Seluruh instansi sosial kabupaten / Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hadir untuk berpartisipasi aktif. Demikian pula Koordinator PKH kabupaten / kota dan operator PKH turut mengambil bagian. Komposisi peserta rapat koordinasi yang memungkinkan untuk mengurai berbagai permasalahan yang ada terkait penyaluran bantuan PKH.
Sesuai arahan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dirumuskan sebuah rekomendasi yang mendapatkan persetujuan semua peserta rapat untuk selanjutnya akan dikirimkan ke Kementerian Sosial R.I., sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. (wieb’2017).
Tentang penulis
